Newstangerang | JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang hingga kini belum mendapatkan mobil dinas, meskipun telah bekerja keras selama enam bulan. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Sarasehan Ekonomi di Jakarta, Selasa (8/4/2025).
“Mereka masuk pemerintah saya sedih loh (Bu) Menkeu, banyak yang belum dapat mobil dinas, mereka kerja enam bulan ini kerja bakti,” kata Prabowo sambil mengarahkan pandangannya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang hadir dalam acara tersebut.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan yang telah mulai membuka blokir anggaran kementerian. Pembukaan blokir anggaran ini diharapkan dapat mempercepat penggunaan dana untuk berbagai program pemerintah yang telah direncanakan.
Meski demikian, pernyataan Presiden tentang menteri yang belum mendapatkan mobil dinas ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, selama enam bulan masa pemerintahan Kabinet Merah Putih, para menteri telah bekerja dengan fasilitas yang terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kendala administratif dan anggaran dalam pemerintahan baru.
Seorang sumber di lingkungan Sekretariat Negara yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa keterlambatan pengadaan mobil dinas untuk para menteri disebabkan oleh proses administrasi yang panjang dan ketatnya pengawasan anggaran. “Prosedur pengadaan harus melalui beberapa tahap verifikasi dan persetujuan, sehingga membutuhkan waktu yang tidak sebentar,” ujarnya.
Di sisi lain, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Adi Prayitno, menilai pernyataan Presiden Prabowo tersebut sebagai bentuk transparansi kepada publik. “Ini menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini ingin mengedepankan transparansi dan efisiensi anggaran. Para menteri rela bekerja tanpa fasilitas lengkap demi kepentingan rakyat,” kata Adi saat dihubungi melalui telepon.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintahannya terbuka untuk menerima kritik dari masyarakat. Menurutnya, posisi Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri adalah pilihan rakyat yang memiliki kedaulatan.
“Rakyat yang punya hak, kedaulatan di tangan rakyat, kami dipilih rakyat. Kau suka, tidak suka ya ini pilihan rakyat inilah kita yang dipilih rakyat. Ada yang botak, ada yang item ya tapi ini pilihan rakyat. Cita-cita mereka semua ini hanya berbakti pada rakyat. Kalau mereka mau kaya raya mereka bisa, enggak usah masuk pemerintahan,” jelas Prabowo.
Pernyataan Presiden ini juga mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Anggota Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto, mengatakan bahwa DPR akan mendorong percepatan proses pengadaan fasilitas bagi para menteri. “Kita akan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan para menteri mendapatkan fasilitas yang memadai agar dapat bekerja optimal,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Wahyudi Kumorotomo, menilai bahwa kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi birokrasi yang lebih efisien. “Jika untuk pengadaan mobil dinas saja prosesnya begitu rumit, bagaimana dengan program-program strategis lainnya? Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Prabowo untuk memperbaiki sistem birokrasi,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kementerian Keuangan terkait pernyataan Presiden Prabowo tersebut. Namun, berdasarkan informasi yang beredar, proses pengadaan mobil dinas untuk para menteri sedang dalam tahap finalisasi dan diharapkan dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat.
Pernyataan Presiden Prabowo ini menjadi sorotan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi pemerintahan baru, termasuk ancaman perang dagang global dan upaya pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi. Meski demikian, komitmen para menteri untuk tetap bekerja optimal meskipun dengan keterbatasan fasilitas menunjukkan dedikasi mereka terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban.|mun.
